Isu Papua dibawa negara-negara Pasifik ke PBB, akankah hentikan konflik bersenjata yang korbankan warga sipil?

Tiga kepala negara dari kawasan Pasifik membicarakan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua pada Sidang Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat, akhir September lalu. Indonesia menanggapinya dengan klaim bahwa pemerintah menanggapi kasus dugaan pelanggaran HAM "secara serius".

Kemunculan isu Papua di PBB terjadi setelah rentetan kasus kekerasan bersenjata yang menyasar warga sipil dalam tiga bulan terakhir.

Tiga aparatur sipil negara tewas ditembak kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Wamena, 9 September lalu. Kemudian, enam warga sipil di Distrik Samboga, Yahukimo, ditembak aparat militer dan kepolisian, menurut Persekutuan Gereja-gereja Yahukimo pada 22 September.

Di Maybrat, tiga warga diduga ditembak militer, empat hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia, merujuk penelusuran anggota anggota DPRD setempat dan kelompok advokasi sipil. Sejak 2021, masyarakat di berbagai distrik di Maybrat mengungsi karena konflik bersenjata.

Pada Juli lalu, kematian sejumlah warga sipil juga terjadi di Intan Jaya akibat kekerasan bersenjata. Tidak ada pelaku yang dibawa ke meja hukum hingga saat ini.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, meminta pemerintah pusat menarik tentara non-organik dari Maybrat. Menurutnya, solusi itulah yang bisa membuat warga merasa damai dan dirundung ketakutan.

TNI dan kelompok TPNPB selalu saling melempar klaim saat muncul korban tewas dan luka akibat konflik bersenjata di Papua.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk panitia khusus untuk menelusuri persoalan di Papua. Setelah berkunjung ke sejumlah daerah dan mendengar keterangan berbagai pihak, mereka menyimpulkan saat ini tengah terjadi krisis kemanusiaan di Papua.

Lantas, apakah pembicaraan soal Papua di PBB bisa berpengaruh pada konflik bersenjata menahun di wilayah tersebut?

'Di kampung tegang, bisa dialog saja kah?'

Karef Sakof adalah warga Kampung Sabah, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat. Keluarganya hidup turun-temurun di distrik itu, tapi Karel baru kembali tinggal di Sabah sejak 2024.

Konflik bersenjata pecah di Maybrat pada September 2021. Milisi pro-kemerdekaan saat itu menyerang Pos Koramil di Kisor, Aifat Selatan. Militer merespons dengan membangun pos di berbagai kampung—yang masih beroperasi hingga saat ini.

Karel adalah satu dari ribuan warga Maybrat yang kala itu mengungsi akibat eskalasi konflik bersenjata tersebut.

Angka ribuan bukan cuma disebut kelompok advokasi seperti Human Rights Monitor, tapi juga Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan yang digerakkan rohaniawan Katolik serta data resmi pemerintah.

Seperti banyak pengungsi Maybrat lainnya, Karel dan keluarganya memutuskan pulang ke Sabah pada 2024. Mereka tak sanggup menanggung biaya hidup selama mengungsi di Sorong dan Kumurkek.

Karel berkata, tak mudah baginya memilih pulang ke Sabah. "Kami berusaha bertahan," ujarnya.

"Mau ke hutan cari makan tidak bisa, molo (memancing) juga tidak bisa. Semua tempat dijaga aparat," kata Karel.

Kehidupan di Maybrat tak pernah sama lagi sejak Peristiwa Kisor, menurut Karel. Warga merasa tidak nyaman karena keberadaan aparat.

Karel berkata, warga juga cemas menjadi korban kekerasan bersenjata. Walau begitu, pilihan ini disebutnya lebih baik ketimbang mengungsi di tanah orang.

"Di sana makan-minum setengah mati. Jadi kami terpaksa ambil keputusan—kembali ke Sabah saja," kata Karel.

"Mau saya ditembak, tembak mati saja tidak apa-apa, kubur saya di tempat, daripada mengungsi di tempat lain," tuturnya.

Kekhawatiran warga yang disebut Karel akhirnya memang benar-benar terjadi. Pada 13 Agustus lalu, tiga warga Maybrat ditembak di tempat tinggal mereka. Ketiganya adalah Anike Fatie, Selviana Sory, dan Silvester Assem.

Komnas HAM menyebut mereka ditembak saat sedang berada di pondok dekat kebun—tempat mereka menanam dan mencari sumber makanan. Peristiwa itu terjadi tak jauh dari Kali Kamundan, Distrik Aifat Timur Tengah.

Ketiga korban itu selamat dari kematian, tapi penembakan tersebut memicu kemarahan warga Maybrat.

Sehari setelah kejadian, mereka menutup jalanan di Aifat dan berbondong-bondong ke Polres Maybrat. Warga meminta polisi mengusut tuntas penembakan tersebut.

Merujuk laporan Lembaga Bantuan Hukum Kaki Abu, pelaku penembakan diduga adalah personel TNI Angkatan Laut yang ditempatkan pos-pos militer di sekitar Aifat. Namun Kodam Kasuari membantahnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada satupun orang yang ditetapkan menjadi tersangka atas peluru-peluru yang masuk ke tubuh Anike, Selviana, dan Silvester.

Sebelumnya, pada Maret 2026, dua personel TNI AL tewas dalam kontak tembak dengan milisi TPNPB di Kampung Sori, Aifat Selatan.

Karel Sakof jengah dengan siklus kekerasan bersenjata di Maybrat. Dia merasa marah dan tertekan. Hidup dalam situasi konflik membuatnya terkungkung.

"Mau ke hutan tidak bisa, hanya masuk satu-dua kilo saja. Itu pun harus lapor di pos, mereka foto-foto muka kami," kata Karel.

"Harapan saya, dialog saja lah antara Jakarta dan Papua," tuturnya.

'Serangan terhadap yang dituduh mata-mata'

Kurang dari satu bulan setelah penembakan di Aifat Selatan, kekerasan bersenjata terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Pada 9 September lalu, tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas ditembak TPNPB di Distrik Muliama, di atas Jalan Trans Wamena-Tiom. Mereka adalah Aprida Rapi, Wili Mbuik, dan Alfonsius Albinus.

"Kami tembak mati karena, jika selamat, mereka akan bocorkan informasi kepada militer Indonesia terkait keberadaan pasukan TPNPB di Distrik Muliama," demikian pernyataan juru bicara kelompok bersenjata itu, Sebby Sambom.

TPNPB dalam beberapa tahun terakhir menuding aparatur sipil negara sebagai "agen pemerintah".

"Pihak-pihak yang terlibat dengan aparat Indonesia sgera tinggalan Wamena dan kabupaten lainnya," demikian ultimatum TPNPB dalam beberapa tahun terakhir.

"Segera keluar dan pulang ke kampung halaman masing-masing," kata Sebby.

Namun tudingan bahwa ASN adalah bagian dari militer dibantah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. TNI juga menyampaikan sangkalan yang sama.

Maria Sukartiyam, ibu dari Alfonsius Albinus, tak terima dengan kematian anaknya.

Ditemui dua hari setelah penembakan itu di rumahnya, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Barat, Maria berkata, "anak saya itu baik sekali."

Alfonsius merantau ke Papua pada 2017. Maria awalnya enggan merestui pilihan anaknya. Namun Alfonsius, kata Maria, yang baru lulus kuliah dari Yogyakarta, saat itu tampak begitu bersemangat.

"Ada kepala dinas yang mau terima saya untuk kerja," kata Maria.

Di Papua, Alfonsius hidup bersama istrinya, yang juga berstatus ASN dan anak sulung mereka. Alfonsius memiliki tiga anak—dua lainnya dia titipkan kepada Maria di Sikka.

Pada hari Alfonsius ditembak, kata Maria, dua anak itu menanyakan kabar ayah mereka. Saat menceritakan ini, tangis Maria pecah. "Saya tidak mau terima kejadian ini," teriak Maria.

Dalam situasi duka, istri Alfonsius, Tiur Hutagalung, harus kembali dari Sikka ke Wamena. Seperti suaminya, Tiur juga berstatus pegawai negeri di Papua. Anak pertama mereka, yang lahir dan besar, juga akan kembali untuk meneruskan pendidikan menengah atas.

Hampir dua pekan setelah kematian Alfonsius, Tiur berkata belum mendapat informasi terbaru apakah pelaku akan dibawa ke pengadilan.

Tiur kini bukan cuma mengalami kedukaan, tapi juga harus menghadapi traumanya. Tiur berharap dimutasi agar bisa menghindari dua hal tersebut.

"Kemarin dari Badan Kepegawaian Nasional sudah datang ketemu," ujarnya, 28 September lalu.

Bukan hanya Tiur, setidaknya 21 pegawai negeri asal NTT di Provinsi Papua Pegunungan saat ini juga mengajukan permohonan mutasi. Mereka mencemaskan keselamatan mereka.

Saling tuduh tak berujung

Kekerasan bersenjata terus terjadi di Papua. Pada 18 September lalu, enam warga sipil di Kampung Samboga, Distrik Seredala, menjadi korban penembakan, menurut catatan Persekutuan Gereja-gereja Yahukimo (PGGY).

Lembaga yang menaungi pemuka agama Kristiani di Yahukimo itu menyatakan, keenam korban dipantau aparat melalui kamera nirawak (drone).

Aparat menembaki mereka sekitar tengah malam, sekembalinya enam orang itu dari hutan, kata Pendeta Atias Matuan, pimpinan PGGY.

Atias berkata, enam orang itu adalah Yonas Aje, Daniel Timika, Kani Borpom, Yanus Patika, dan Elli Timuka.

Penembakan ini diprotes oleh Kepala Suku Kimyal, Alipia Yalak. Dia berkata, aparat harus bisa membedakan warga sipil dan milisi TPNPB.

Alipia protes, seharusnya aparat paham bahwa warga memiliki tradisi berburu dan memancing pada malam hari.

"Kalau cari ikan, babi hutan, kuskus, malam baru bisa dapat. Mereka masyarakat saya cari makan, tapi aparat tembak mereka," ujar Alipia.

TNI belum menanggapi tuduhan terkait keterlibatan anggota mereka dalam peristiwa 18 September lalu ini.

Namun Distrik Seredala dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu episentrum kekerasan bersenjata. Akhir Juli 2026, TPNPB menembak tiga warga asli Papua. Tuduhan TPNPB bahwa ketiganya merupakan intelijen Indonesia dibantah petinggi militer.

Sampai ke mimbar PBB, apa saja yang dikatakan?

Eskalasi konflik bersenjata di Tanah Papua disebut dalam Sidang Umum PBB, 25 September.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, menyebut laporan tentang pelanggaran HAM di Papua terus bermunculan.

Menurut Wale, berbagai laporan itu seharusnya diverifikasi secara independen dan tidak dibiarkan menjadi perdebatan semata.

"Oleh karena itu, para pemimpin negara di Forum Kepulauan Pasifik kembali mendorong pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi, dan tidak menunda, kunjungan Komisioner HAM PBB ke Papua," kata Wale.

"Kunjungan itu adalah wujud saling percaya dan afirmasi bahwa tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang ditakutkan dengan kejelasan fakta yang ada," ujarnya.

Pada hari yang sama, Presiden Kepulauan Marshal, Hilda Heine, juga menyebut Papua dalam pidatonya di Sidang Umum PBB. Dia menyinggung rencana kedatangan Komisioner HAM PBB ke Papua pada 2018 yang gagal terwujud.

"Kepulauan Marshall menegaskan posisi Forum Kepulauan Pasifik terkait Papua, termasuk undangan pemerintah Indonesia pada 2018 untuk Komisioner HAM PBB," kata Hilda.

Pada hari terakhir Sidang Umum PBB, Senin (28/09), Perwakilan Permanen Vanuatu untuk PBB, Odo Tovi, juga menyinggung isu Papua dalam pidatonya.

"Vanuatu masih sangat prihatin pada laporan tentang pelanggaran HAM yang berdampak pada masyarakat adat di Papua," ujarnya.

Odo berkata, laporan itu mencakup hak orang asli Papua terhadap budaya dan lingkungan serta perlakuan pemerintah Indonesia terhadap aktivis HAM.

"Dorongan Forum Kepulauan Pasifik agar Komisioner HAM PBB berkunjung ke Papua selama ini dihiraukan dan mesti segera diwujudkan," kata Odo.

Baca juga: Badan HAM PBB klaim diberi akses ke Papua, aktivis pro-kemerdekaan sambut baik, DPR mengkritik

BBC News Indonesia telah meminta tanggapan dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, terkait pidato tiga kepala negara tersebut. Dia berkata, perwakilan lembaganya telah memberi tanggapan secara resmi dalam Sidang Umum PBB ke-81 tersebut.

Tanggapan Kemlu disampaikan oleh Nona Gae Luna, diplomat madya di Perutusan Tetap Indonesia untuk PBB.

"Lembaga nasional dan mekanisme hukum kami, termasuk Komnas HAM, berupaya secara terus-menerus untuk menindaklanjuti dugaan [pelanggaran HAM] seperti itu," kata Nona.

"Indonesia saat ini duduk sebagai presiden Dewan HAM PBB, setelah menjadi anggota dewan selama enam periode. Ini menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi dari komunitas internasional terhadap Indonesia," ujar Nona.

Nona berkata, pembahasan serius terkait Papua harus merefleksikan situasi yang terjadi secara utuh. Nona menyebut pembunuhan tiga ASN di Wamena, yang dia sebut sedang mengantar bantuan ternak bagi warga lokal.

"Seorang sopir yang mengantar sembako juga dibunuh. Sembilan perempuan dan anak juga diculik oleh milisi bersenjata," kata Nona.

"Ini bukan ekspresi politik yang damai. Menyerang warga sipil yang tidak berdosa dan membunuh pegawai negeri adalah perbuatan kriminal," tuturnya.

Dalam tanggapan resmi Indonesia itu, Nona tidak menyebut pengungsian massal di Maybrat. Dia juga tidak merujuk sejumlah dugaan keterlibatan aparat dalam penembakan warga di Maybrat yang telah dipantau Komnas HAM dan DPD.

Nona juga tidak menyebut rentetan kematian warga sipil di Intan Jaya sepanjang Juli lalu.

Baca juga: Hari-hari penuh kekerasan konflik bersenjata di Intan Jaya, Papua

Nona berkata, Kepulauan Salomon, Kepulauan Marshall, dan Vanuatu menyampaikan kisah korban sipil dengan narasi mereka. Di sisi lain, kata Nona, tiga negara itu melempar tuduhan kepada Indonesia.

"Sikap selektif itu merusak kredibilitas keprihatinan mereka terhadap HAM," kata Nona.

Di akhir penyampaiannya, Nona melempar tuduhan kepada tiga negara tersebut. "HAM semestinya tidak digunakan sebagai alat membenarkan kekerasan atau mendukung separatisme," ujarnya.

Benarkah tiga negara di Pasifik itu mendukung separatisme di Papua?

Pada 28 September 2013, di Sidang Umum PBB ke-68, Vanuatu juga telah menyuarakan isu Papua.

Perdana Menteri Vanuatu kala itu, Moana Carcasses Kalosil, menuduh PBB secara konsisten mengabaikan masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia saat itu juga menyangkal secara resmi berbagai hal terkait Papua yang diampaikan Vanuatu.

Dalam pidatonya, Kalosil berkata, "Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa masyarakat Melanesia di Papua menjadi kambing hitam politik Perang Dingin."

"Mereka dikorbankan untuk memuaskan nafsu akan sumber daya alam yang mereka miliki," kata Kalosil.

"Saat ini kita sedang membahas masalah Suriah, tapi terkait masalah hak-hak rakyat Papua, suara kita dibungkam, bahkan di podium ini," ujarnya.

Tiga bulan sebelumnya, pada forum Melanesian Spearhead Group—organisasi beranggotakan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu—Kalosil menyebut perlunya dialog dengan pemerintah Indonesia, termasuk tentang harapan referendum di Papua.

"Episentrum dukungan bagi perjuangan menentukan nasib sendiri oleh masyarakat Papua harus dimulai di kawasan ini, yaitu Melanesia," ujar Kalosil.

Untuk memahami sikap Vanuatu, publik perlu memahami solidaritas berbasis identitas Melanesia, menurut Johhny Blades, jurnalis yang mendalami isu kawasan Pasifik, dalam laporannya untuk lembaga kajian Lowy Insitute.

"Upaya merebut kembali 'identitas Melanesia' serta dekolonisasi seluruh negara di Pasifik telah menjadi tujuan penting bagi masyarakat Melanesia sejak tahun 1970-an," tulis Blades.

"Itu adalah dekade ketika sebagian besar negara di kawasan tersebut memperoleh kemerdekaan," tulisnya.

Dalam konteks Vanuatu, Blades menyebut sebuah kutipan dari perdana menteri pertama negara itu, Walter Lini.

Setelah meraih kemerdekaan pada 1980, Lini berkata, "Vanuatu tidak akan sepenuhnya merdeka sampai seluruh orang Melanesia merdeka."

Di kawasan Pasifik, selain Vanuatu, negara dengan masyarakat ras Melanesia adalah Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon.

Di antara keempatnya, Fiji adalah negara yang pertama kali merdeka—dari Kerajaan Bersatu (UK)—pada 1970.

Papua Nugini dan Kepulauan Solomon juga merdeka dari UK, masing-masing pada 1975 dan 1978.

Selain empat negara itu, kini masyarakat Bougainville yang termasuk ras Melanesia tengah menanti kemerdeaan dari Papua Nugini.

Bougainville dilanda konflik bersenjata sejak 1988, tak lama setelah pembukaan pertambangan emas dan tembaga, Paguna, oleh perusahaan Australia, Rio Tinto.

Melalui referendum pada 2019, sebanyak 97,7% warga Bougainville memilih merdeka. Jumlah pemilih yang ikut serta pada referendum itu tercatat sebanyak 181.067 orang.

Sementara itu di Kaledonia Baru, isu kemerdekaan dari Prancis belum sirna. Kawasan di bawah kedaulatan Prancis itu dilanda kerusuhan pada 2024—yang diyakini tak terlepas dari rencana Prancis mengubah syarat pemegang hak suara dalam referendum.

Referendum digelar di Kaledonia Baru pada 2021, untuk menentukan apakah masyarakat kawasan itu memilih merdeka atau tetap berada di dalam kedaulatan Prancis.

Referendum itu tidak diikuti kelompok pro-kemerdekaan. Hasilnya, 96,49% pemilik suara memilih agar Kaledonia Baru tetap bersama Prancis.

Dalam konteks Papua, Vanuatu terbuka terhadap kelompok pro-kemerdekaan dari Indonesia.

Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) didirikan pada pertemuan di ibu kota Vanuatu, Port Vila, pada 7 Desember 2014.

Namun dalam konteks Melanesian Spearhead Group, empat negara Melanesia, termasuk Vanuatu, masih terus menolak ULMWP yang berharap mendapat status anggota.

Dalam konteks yang lebih luas, Forum Kepulauan Pasifik yang terdiri dari 14 negara anggota, termasuk empat negara Melanesia, selama bertahun-tahun telah menyuarakan isu Papua.

Walau begitu, pada pertemuan resmi mereka tahun 2025, Forum Kepulauan Pasifik menegaskan pengakuan mereka terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Isu Papua, demikian pernyataan mereka, harus dibahas melalui dialog yang konstruktif.

Jadi apa makna isu Papua dibahas di PBB?

Untuk menjawab pertanyaan ini, BBC News Indonesia mewawancarai Heribertus Jaka Triyana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan keahlian di bidang HAM internasional. Berikut petikan wawancara tersebut:

Bagaimana publik semestinya memaknai isu Papua yang disuarakan di Sidang Umum PBB?

Mekanisme PBB, khususnya Sidang Umum, adalah sarana bagi setiap negara anggota untuk menyampaikan inti tekan diplomasi internasionalnya.

Isu-isu khusus seperti pelanggaran HAM telah menjadi isu yang bisa digunakan anggota PBB untuk meminta perhatian, sekaligus memberikan dukungan atau kritik terhadap perilaku negara-negara anggota PBB lainnya.

Dalam forum sidang umum, ada kewajiban negara anggota PBB itu menyampaikan pemaparan, tapi anggota yang lain boleh mendengarkan atau memilih tidak mendengarkan. Contohnya, walk-out yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran.

Jadi forum ini tidak menghasilkan binding decision (keputusan mengikat), tapi menghasilkan tekanan politik.

Isu Papua sebenarnya kan sudah muncul sejak lama. Mekanisme kunjungan sudah diberikan pemerintah Indonesia era pemerintahan Joko Widodo kepada Komisioner Dewan Tinggi PBB. Namun sampai sekarang kunjungan itu belum terlaksana.

Belum terlaksananya kunjungan ini terkait, pertama, dengan mekanisme formal. Kedua, terkait kesanggupan dari Dewan HAM PBB untuk melakukan dan melaksanakan kunjungan itu secara faktual.

Apakah desakan agar Dewan HAM PBB mengunjungi suatu wilayah juga pernah muncul dalam kasus-kasus di negara lain?

Saya kira Makarim Wibisono adalah contoh sempurna—terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina, terkait pelanggaran HAM dan statusnya sebagai pelapor khusus PBB untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi, melaporkan, dan memberikan rekomendasi pemenuhan HAM internasional.

(Catatan redaksi: Makarim ditunjuk menjadi Pelapor Khusus PBB terkait situasi HAM masyarakat Palestina pada Mei 2014. Dia berulang kali berupaya mengunjungi Palestina, tapi tak pernah mendapat persetujuan dari pemerintah Israel. Makarim mundur dari jabatannya pada 2016.)

Tugas-tugas Pak Makarim itu kan untuk menjawab keraguan dan ambiguitas terkait fakta di lapangan. Juga terkait dengan ketiadaan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak—Israel dan kelompok bersenjata di Gaza—untuk menghormati HAM yang dipersengketakan dan menjadi masalah internasional.

Saya kira contohnya sudah banyak. Dari situ sebenarnya ada pelajaran yang bisa dipetik, bahwa ketika suatu isu menjadi perhatian masyarakat internasional, maka harus dijawab secara faktual.

Ini adalah prakondisi memperkuat upaya membangun penghormatan HAM di level nasional.

Harapannya, pada Sidang Umum PBB ke-82 tahun depan, sudah ada proses dan kemajuan yang bisa dijawab pemerintah Indonesia untuk menghadirkan keyakinan, bukan malah memicu ketidakyakinan dan ketidakpercayaan. Saya kira ini pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah indonsia.

Ada juga contoh terkait dengan kunjungan Komisioner HAM PBB ke Bangladesh pada 2022, terkait isu eksploitasi anak-anak yang dipekerjakan.

Terjadi satu pertemuan, terlalu muncul konfirmasi terkait berita bahwa di Bangladesh terjadi child labour. Situasi di sana bisa dipotret, bisa dilaporkan, dan lalu terjadi perbaikan-perbaikan.

Isu ini dijawab dengan baik oleh pemerintah Banglades sebagai negara anggota PBB dan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan akses tersebut.

Apakah advokasi perlindungan HAM di forum PBB bisa berdampak dan dirasakan oleh warga?

Satu prinsip dasar di dalam studi hukum HAM internasional itu adalah exhaustion of local remedies.

Artinya, seluruh sarana dan perasaan di level nasional harus dilaksanakan terlebih dahulu, sebelum menggunakan semua mekanisme yang ada di tingkat regional maupun internasional.

Saya kira ini memberikan satu bentuk kewajiban utama kepada pemerintah Indonesia untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban perlindungan HAM di Papua.

Pada dasarnya, lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Anak bekerja di Papua, memberikan laporan yang sifatnya itu adalah ilmiah dan objektif.

Kalau boleh saya mengusulkan, mereka bisa bekerja sama juga dengan lembaga HAM di tingkat nasional maupun internasional di Papua untuk fokus pada satu kajian, pendampingan, dan upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang ada.

Itu semua bisa dilaporkan menjadi sebuah proses dan kemajuan bahwa di Papua telah terjadi prakondisi bahwa regulasi dan mekanisme di level nasional sudah dijalankan pemerintah.

Saya kira ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk sekali lagi, menjawab secara faktual isu-isu di Papua.

Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri dan lembaga di bidang HAM, harus bekerja sama untuk memfokuskan kinerja mereka di Papua. Sehingga betul-betul ada langkah pemerintah secara proaktif untuk memantau penggunaan kekerasan bersenjata yang memang terjadi di Papua.

Apakah, sebelumnya, dalam konteks konflik Aceh ataupun Timor Timur situasi yang sama pernah dihadapi Indonesia di PBB?

Politik hukum nasional Indonesia untuk konteks Aceh, Timor Timur, dan Papua ada benang merahnya: pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui situasi ketegangan bersenjata yang terjadi di wilayah itu sebagai konflik bersenjata non-internasional atau konflik bersenjata dalam negeri.

Kenapa politik hukum Indonesia selalu bertumpu pada ini status ini?

Karena ketika pemerintah Indonesia mengakui bahwa terjadi konflik bersenjata non-internasional, kedudukan pemerintah, TNI, polisi, dan setara dengan pemberontak.

Itulah makanya pemerintah sangat antipati untuk melihat situasinya dalam kategori ini, walaupun intensitas penggunaan kekerasan bersenjata begitu masif, terstruktur, dan ada rantai komando.

Namun pemerintah Orde Baru pada waktu itu melabeli Aceh sebagai daerah operasi militer—menganggap sebenarnya secara faktual telah terjadi konflik bersenjata non-internasional di Aceh.

Ini juga terjadi di Timor Timur. Operasi militer ada di sana.

Saat operasi militer di Papua itu kan beralih. Yang sekarang pihak pemberontak dilabeli sebagai teroris. Dulu pemerintah menyebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata dan sempat pula sebagai Organisasi Papua Merdeka.

Langkah itu mereduksi intensitas konflik bersenjata. Wilayahnya ada di Papua, komandonya ada, tapi pemerintah tidak mengakui bahwa di Papua telah terjadi konflik bersenjata non-internasional.

Arnold Welianto berkontribusi pada laporan ini dari Sikka, Nusa Tenggara Timur